Disperindag Kabupaten Blitar menggelar Operasi Pasar Murah di Wlingi pada 2–3 September 2026. Beras SPHP, Minyakita, dan gula dijual dengan harga terjangkau untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.
Pemkot Blitar belum tahu rincian tambahan anggaran Rp3 miliar dari Kemendagri, masih tunggu kepastian jenis dan mekanisme penyalurannya.
Pemkot Blitar siapkan Raperda baru pengganti Perda Nomor 1 Tahun 2018 untuk menata pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko berjejaring, kini di Bapemperda DPRD.
Disperindag Kabupaten Blitar rencanakan perluasan layanan tera ulang digital ke jembatan timbang dan apotek. Sementara itu, capaian semester I sudah 2.332 unit UTTP.
UMK Kabupaten Blitar 2026 ditetapkan Rp2.567.744, simulasi pengeluaran menunjukkan angka ini relatif cukup bagi pekerja lajang dengan pola hidup sederhana.
Anggota DPRD Kota Blitar soroti toko modern yang diduga beroperasi tak sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2018, nilai penertiban pemda belum tegas.
Pemkot Blitar perpanjang kontrak juru pajak hingga Oktober 2026 untuk kejar realisasi PBB yang belum capai 80 persen.
PAK 2026 Kota Blitar diarahkan menutup kekurangan anggaran akibat pemangkasan Rp129 miliar, bukan menambah program baru; TPP dipangkas hingga Rp60 miliar.
BPS Kabupaten Blitar tegaskan tidak pernah menetapkan istilah "super kaya" untuk Desil 9-10 DTSEN, penentuan desil berdasarkan banyak indikator, bukan cuma penghasilan.
Disperindag Kota Blitar masih kejar target tera ulang 5.919 unit alat ukur, baru 3.443 unit diperiksa, sisa 2.476 unit belum menjalani tera ulang.
Pemkot Blitar tunggu tambahan satu truk dan kendaraan roda dua untuk operasional Koperasi Merah Putih, dana bersumber dari hibah pemerintah pusat.
Pemeliharaan lantai dua Pasar Legi Kota Blitar mulai dikerjakan, anggaran Rp811 juta, ditargetkan rampung akhir Desember 2026 dalam 135 hari kalender.
