Sunat Anggaran Bikin Kalang Kabut, PAK 2026 Blitar Fokus Tutup Kekurangan

Kabar Blitar – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar tidak memiliki banyak ruang untuk menambah program baru melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026.

Anggaran perubahan justru diarahkan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan pelayanan yang mengalami kekurangan setelah anggaran daerah dipangkas sekitar Rp129 miliar.

Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin mengatakan salah satu kebutuhan yang harus kembali dihitung dalam PAK adalah pembiayaan Universal Health Coverage (UHC).

Kebutuhan anggaran untuk program tersebut masih mengalami kekurangan sekitar Rp3 miliar.

Selain UHC, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk pelayanan sekolah dan armada pengangkut sampah juga mengalami kekurangan anggaran.

Kendaraan dinas pemerintah tidak dapat menggunakan BBM bersubsidi sehingga biaya operasional yang harus disiapkan lebih besar.

"Di PAK ini sebenarnya banyak anggaran kita yang minus. UHC kurang sekitar Rp3 miliar, kemudian BBM pelayanan sekolah dan angkutan sampah juga berkurang," ujar Syauqul, Sabtu (22/8/2026).

Kondisi tersebut, menurutnya, merupakan dampak dari pemangkasan anggaran daerah yang mencapai sekitar Rp129 miliar.

Pemkot Blitar kemudian harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program yang sebelumnya telah direncanakan.

Beberapa program yang terkena pengurangan anggaran di antaranya bingkisan senilai sekitar Rp2 miliar, program RT Keren yang dipangkas sekitar Rp16 miliar, serta bantuan beras untuk masyarakat yang juga mengalami pengurangan.

Namun, pengurangan sejumlah program tersebut belum mampu menutup seluruh dampak pemangkasan anggaran.

"Kalau potongan kita Rp129 miliar, sementara dari program-program yang dipotong baru sekitar Rp22 miliar sampai Rp24 miliar. Makanya kemudian TPP juga harus dikurangi," katanya.

Pemkot Blitar kemudian melakukan efisiensi terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Kebijakan tersebut disebut mampu menghasilkan penghematan anggaran sekitar Rp60 miliar.

Syauqul mengakui kondisi fiskal daerah masih menjadi tantangan bagi Pemkot Blitar.

Karena itu, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan penyesuaian anggaran melalui PAK, tetapi juga berupaya mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

"Kami terus berusaha meminta bantuan ke provinsi dan pusat. Surat-menyurat dan lobi terus kami lakukan. Semua peluang tetap kami jajaki," pungkasnya.