Seorang kakek berinisial KS (73) asal Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, diamankan Polres Blitar Kota karena diduga mencabuli remaja perempuan 17 tahun penyandang disabilitas.
DP3AP2KB Kota Blitar catat 16 kasus kekerasan seksual anak sepanjang Januari-Juli 2026, turun dibanding 2025, tapi anak di bawah 18 tahun tetap rentan.
Video dugaan bullying pelajar di Doko, Blitar, viral di media sosial. Polisi turun tangan dan memfasilitasi mediasi antara korban, terduga pelaku, sekolah, dan keluarga.
Polres Blitar Kota catat 20 kasus kekerasan seksual anak hingga Juli 2026, mayoritas berawal dari hubungan pacaran dan rayuan cinta pelaku.
Sudah 10 tahun menjadi ibu kota Kabupaten Blitar, Kecamatan Kanigoro belum memiliki SMA atau SMK negeri. Warga mendesak pemerintah memperjuangkan pembangunan sekolah negeri demi pemerataan akses pendidikan.
Kota Blitar kembali meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) Nindya, namun rentetan kasus kekerasan seksual, dugaan TPPO anak, hingga tingginya dispensasi nikah memunculkan pertanyaan tentang efektivitas perlindungan anak di lapangan.
Mayoritas pengajuan dispensasi kawin di Kota Blitar dipicu kehamilan di luar nikah. Fenomena ini mengungkap persoalan pendidikan reproduksi, pola pergaulan remaja, dan kesiapan membangun keluarga.
Tingkat Gemar Membaca (TGM) Kota Blitar pada 2025 tercatat 54,47 persen dan masih masuk kategori rendah. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Blitar menargetkan TGM menembus 60 persen pada 2026 melalui berbagai program literasi, termasuk kafe literasi dan bazar buku untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
Meski angka kemiskinan Kabupaten Blitar turun menjadi 7,57 persen pada 2025, data BPS menunjukkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) justru meningkat. Kondisi ini mengindikasikan warga yang masih miskin menghadapi tekanan ekonomi yang lebih berat dibanding tahun sebelumnya.
Jumlah pedagang kaki lima (PKL) di Kota Blitar diduga mencapai lebih dari 1.000 orang, jauh di atas data resmi Disperindag yang mencatat 501 PKL. Pemerintah berupaya melakukan validasi data dan penataan guna menertibkan aktivitas pedagang sesuai aturan zonasi yang berlaku.
