DPR RI Sentil Keterbukaan Informasi Keracunan MBG di Kota Blitar, Nurhadi: Jangan Hanya Jadi Catatan Internal

Kabar Blitar – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi meminta pemerintah terbuka menyampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terkait dugaan keracunan makanan yang melibatkan anak-anak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (2/10/2026).

Sebelumnya, dikabarkan bahwa pihak dinas terkait di Kota Blitar masih belum memberikan penjelasan secara gamblang terkait zat yang terkandung dalam menu MBG.

‎Padahal, menu MBG tersebut telah menjalani uji laboratorium untuk memeriksa zat yang diduga menyebabkan sejumlah siswa mengalami masalah kesehatan.

‎Sementara itu, Nurhadi beranggapan hasil pemeriksaan laboratorium tidak seharusnya hanya menjadi informasi internal pemerintah.

‎“Menurut saya, hasil pemeriksaan laboratorium terkait dugaan keracunan makanan yang menyangkut anak-anak tidak boleh berhenti menjadi informasi internal pemerintah," jelasnya saat dihubungi melalui saluran telepon, Kamis (1/10/2026).

‎Hal ini lantaran masyarakat, orang tua, sekolah, dan penerima manfaat memiliki hak untuk mengetahui informasi yang benar terkait dugaan keracunan tersebut.

‎"Masyarakat, orang tua, sekolah, dan penerima manfaat berhak mendapatkan informasi yang benar dan utuh, sepanjang penyampaiannya tidak mengganggu proses investigasi maupun penegakan hukum,” kata Nurhadi.

‎Nurhadi mengatakan pemerintah perlu menjelaskan temuan laboratorium secara transparan apabila hasil pemeriksaan telah selesai dan ditemukan adanya cemaran mikrobiologi.

‎Informasi yang disampaikan, kata Nurhadi, setidaknya mencakup jenis cemaran yang ditemukan, sampel yang diperiksa, tingkat risikonya, serta langkah tindak lanjut yang dilakukan pemerintah.

‎“Kalau memang hasil laboratorium sudah keluar dan ditemukan adanya cemaran mikrobiologi, harus dijelaskan secara transparan: apa yang ditemukan, pada sampel apa, bagaimana tingkat risikonya, dan apa tindak lanjutnya,” ujar politisi asal Partai Nasdem tersebut.

‎Menurut Nurhadi, apabila terdapat bagian hasil pemeriksaan yang belum dapat dibuka karena pertimbangan teknis maupun hukum, pemerintah juga perlu menjelaskan alasan pembatasan informasi tersebut.

‎“Kalau ada bagian yang secara teknis atau hukum belum bisa dibuka, pemerintah juga harus menjelaskan alasannya. Jangan sampai muncul ruang spekulasi di masyarakat,” tegasnya.

‎Nurhadi menilai keterbukaan informasi menjadi semakin penting karena persoalan tersebut berkaitan dengan penyediaan makanan bagi anak-anak sebagai penerima manfaat program MBG.

‎“Apalagi ini menyangkut program makanan untuk anak-anak. Prinsipnya sederhana, keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas, dan transparansi hasil pemeriksaan merupakan bagian dari akuntabilitas,” ujar Nurhadi.

‎Selain meminta keterbukaan hasil laboratorium, Nurhadi juga menyoroti tindak lanjut terhadap SPPG yang mengalami persoalan keamanan pangan.

‎Untuk SPPG Cik Ditiro yang saat ini di-suspend, dia meminta pemerintah tidak otomatis membuka kembali operasional dapur setelah masa penghentian sementara berakhir.

‎“Jangan sampai dapur dibuka kembali hanya karena masa suspend sudah habis, sementara akar masalahnya belum selesai,” katanya.

‎Nurhadi mengatakan hasil investigasi harus menjadi dasar untuk menentukan apakah SPPG dapat kembali beroperasi atau perlu mendapatkan sanksi lebih lanjut.

‎Jika terbukti terjadi kelalaian terhadap standar keamanan pangan, menurut dia, harus ada pertanggungjawaban sesuai tingkat pelanggarannya.

‎Sementara apabila ditemukan unsur pidana atau kesengajaan yang membahayakan masyarakat, proses hukum dapat dilakukan sesuai sebagaimana mestinya.

‎"Untuk unsur pidana, proses hukum dapat dilakukan sesuai ketentuan," tandasnya.