Personel Damkar Blitar Diduga Tersandung Kasus Narkoba, Dinas Tunggu Surat Resmi Polisi

KBRB – Salah seorang personel Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Blitar dikaitkan dengan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang tengah ditangani kepolisian.

Namun, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar belum mengambil tindakan terhadap personel tersebut karena belum menerima surat atau keterangan resmi dari kepolisian.

Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Blitar, Nurcholis, mengatakan personel yang bersangkutan masih menjalankan tugas seperti biasa. Ia bahkan masih masuk kantor dan mengikuti jadwal piket.

"Jelas dari Satpol PP dan Damkar sebenarnya belum tahu pasti, karena memang tidak ada surat resmi dari kepolisian. Yang bersangkutan pun sampai saat ini tetap masuk kantor dan bekerja seperti biasa," ujar Nurcholis.

Pihak dinas, menurut Nurcholis, telah meminta klarifikasi kepada personel tersebut untuk mengetahui persoalan yang membuat namanya dikaitkan dengan perkara narkotika.

Dalam klarifikasinya, personel tersebut membantah terlibat dalam penyalahgunaan maupun jaringan narkotika.

Ia mengaku namanya muncul karena pernah berkomunikasi lewat WhatsApp dengan seseorang yang sebelumnya diamankan polisi.

"Dari pengakuan yang bersangkutan, dia bilangnya tidak terlibat. Cuma kemarin katanya ada chatting-an dengan orang yang ditangkap polisi. Sejauh ini anaknya tetap bekerja normal seperti biasa," terangnya.

Nurcholis juga membenarkan bahwa personel tersebut sempat dibawa oleh Polres Blitar Kota pada Juli lalu.

Namun, berdasarkan informasi yang diterima pihak Damkar, yang bersangkutan kembali menjalankan tugas pada hari berikutnya.

Kondisi itu membuat status kepegawaian personel tersebut hingga kini masih berjalan seperti biasa.

Damkar belum memberikan sanksi maupun mengambil keputusan terkait statusnya karena belum memperoleh kepastian hukum.

Nurcholis menegaskan pihaknya tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi yang belum disertai dokumen resmi.

"Data riil dan bukti resminya, dinas belum tahu pasti. Kalaupun nanti ada kejelasan hukum, mekanisme sanksi kepegawaian itu ranahnya BKPSDM. Kita di bidang tidak bisa memutus secara sepihak," tegasnya.

Jika nantinya terdapat kepastian hukum mengenai perkara tersebut, mekanisme sanksi kepegawaian akan ditangani Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk sementara, personel Damkar yang dikaitkan dengan perkara tersebut masih bekerja dan menjalankan piket seperti biasa.

Pihak Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar masih menunggu informasi serta dokumen resmi dari kepolisian sebagai dasar menentukan langkah selanjutnya.