Perlu Subsidi Silang, DPRD Kota Blitar Dorong Program Sekolah Gratis

Kabar Blitar – Program sekolah gratis untuk jenjang TK hingga SMP di Kota Blitar dinilai masih perlu diperbaiki.

Skema yang memberikan pembebasan biaya pendidikan kepada seluruh warga tanpa membedakan kondisi ekonomi dinilai belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Agus Zunaedi, mengatakan pemerintah daerah sebaiknya menerapkan konsep subsidi silang dalam program tersebut.

Keluarga mampu, menurutnya, tetap dapat dibebankan biaya pendidikan.

Sementara anggaran yang selama ini digunakan untuk membiayai siswa dari keluarga mampu dapat dialihkan untuk memberikan dukungan lebih besar kepada siswa kurang mampu.

"Kalau semua digratiskan tanpa memilah kemampuan warga, ya kurang pas. Anaknya pejabat gratis, anaknya dewan gratis, anaknya buruh juga gratis. Ini yang menurut kami tidak adil," kata Agus.

Ia menilai warga dari keluarga mampu semestinya tetap membayar biaya sekolah.

Dengan demikian, APBD dapat lebih difokuskan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu.

"Yang kaya tetap bayar. Nah, anggaran itu dikeroyokkan ke siswa yang kurang mampu. Selain gratis, mereka juga bisa dapat bantuan tambahan," jelasnya.

Agus mendorong Pemkot Blitar membuat regulasi khusus melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai dasar penerapan skema subsidi silang tersebut.

Kebijakan itu, menurutnya, memang berpotensi tidak populer karena tidak lagi memberikan fasilitas gratis secara merata.

Namun, ia menilai langkah tersebut diperlukan agar anggaran pendidikan lebih tepat sasaran.

"Memang ini kebijakan yang mungkin tidak populer. Tapi demi keadilan masyarakat bawah, aturan lewat Perwali harus dibuat," pungkasnya.

Agus juga mengingatkan agar Pemkot Blitar tidak sepenuhnya bergantung pada indikator data desil nasional dalam menentukan penerima bantuan pendidikan.

Menurutnya, kondisi ekonomi warga di lapangan perlu menjadi pertimbangan agar bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.