Dugaan Kebocoran Anggaran, Pemdes Serang Siap Tindak Lanjut Rekomendasi

Kabar Blitar – Inspektorat Kabupaten Blitar menemukan dugaan kebocoran dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Desa (Pemdes) Serang. 

Temuan tersebut merupakan hasil tindak lanjut atas laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan.

Kepala Inspektorat Kabupaten Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto, mengatakan hasil pemeriksaan saat ini tengah difinalisasi untuk disusun dalam bentuk rekomendasi. 

Dokumen tersebut nantinya akan disampaikan kepada Bupati Blitar sebagai dasar pengambilan langkah lanjutan.

“Temuan terkait tata kelola, baik yang berupa keuangan maupun pengelolaan BUMDes, termasuk pengelolaan kawasan pantai dan program-program desa lainnya,” ujarnya.

Meski mengakui adanya dugaan kebocoran, Rully belum bersedia mengungkapkan nominal kerugian. 

Menurutnya, hal tersebut masih menjadi bagian dari proses yang sedang berjalan. Selain aspek keuangan, inspektorat juga menyoroti persoalan kedisiplinan perangkat desa yang dinilai belum optimal dalam menjalankan tugas.

“Dalam laporan yang kami terima mencakup tata kelola BUMDes, keuangan pemerintah desa, hingga kedisiplinan perangkat dan pelaksanaan program. Sekarang kami masih membuat berkas untuk ditindaklanjuti oleh bupati,” imbuhnya.

Saat ini, seluruh proses pemeriksaan telah rampung dan tinggal menunggu penyampaian hasil kepada kepala daerah. 

Selanjutnya, rekomendasi perbaikan akan diberikan kepada pihak terkait disertai batas waktu untuk pelaksanaan tindak lanjut.

Sementara itu, Kepala Desa Serang, Handoko, mengaku telah menerima hasil audit dari inspektorat. Ia menyebut pihaknya diminta melakukan klarifikasi atas sejumlah temuan yang ada.

“Kami dibimbing untuk mengklarifikasi hasil audit, mana yang benar dan mana yang tidak,” ujarnya.

Handoko menampik adanya kebocoran anggaran yang bersifat fatal. Menurutnya, sebagian besar temuan berkaitan dengan aspek administratif dan tata kelola pembukuan, khususnya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Poin terbanyak itu di tata kelola administrasi dan pembukuan. Ada juga catatan teknis seperti kurang atau lebih bayar,” jelasnya.

Ia menambahkan, perbedaan angka tersebut lebih bersifat teknis dalam laporan keuangan desa. Meski demikian, pihaknya tetap menyerahkan sepenuhnya rincian temuan kepada inspektorat sebagai pihak yang berwenang.

“Pemerintah Desa Serang menyatakan siap kooperatif dan berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan. Pada prinsipnya kami patuh pada rekomendasi hasil audit inspektorat,” pungkasnya.