Desil Jadi Ganjalan, Warga Tak Mampu Kota Blitar Bisa Terlewat Sekolah Gratis

Kabar Blitar – Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menegaskan program sekolah gratis untuk jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) tetap berjalan meski muncul usulan penerapan subsidi silang berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Syauqul mengatakan pendidikan dasar hingga SMP merupakan bagian dari kebijakan pendidikan nasional yang wajib digratiskan.

Sementara untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA), kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Pada dasarnya pendidikan di tingkat dasar itu gratis. Kami mengikuti pedoman pembangunan nasional, yaitu gratis sampai jenjang SMP," ujar Syauqul.

Persoalan yang perlu mendapat perhatian saat ini, menurutnya, justru terkait ketepatan data kesejahteraan masyarakat, khususnya klasifikasi desil yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima berbagai program bantuan.

Sejumlah warga sebelumnya mempersoalkan posisi desil mereka karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

Syauqul menegaskan Pemkot Blitar membuka ruang bagi masyarakat yang keberatan dengan klasifikasi tersebut untuk mengajukan pengecekan ulang.

"Kalau ada masyarakat yang komplain terhadap desilnya, kami minta untuk disurvei ulang dan dicek kembali. Apakah betul yang bersangkutan masuk desil 6 atau 7, padahal merasa tidak mampu," katanya.

Validitas data tersebut, ia menjelaskan, penting karena berkaitan dengan akses bantuan pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Karena itu, warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data desil diminta aktif melaporkan persoalan tersebut agar dapat dilakukan verifikasi kembali.

"Kalau memang ada masyarakat yang benar-benar tidak mampu, terutama untuk masa depan anak-anak yang ingin kuliah, kami sangat terbuka. Bisa melapor ke Dinsos, Dispendik, atau Dispora untuk dicek kembali," pungkasnya.