Was-was lantaran daerah lain banyak kasus keracunan MBG, Satgas MBG Kota Blitar memperketat pengawasan terhadap 29 dapur SPPG untuk mencegah persoalan dalam penyediaan makanan bergizi gratis.
Satgas MBG Kota Blitar evaluasi variasi menu Makan Bergizi Gratis usai siswa mulai bosan, tanpa mengurangi standar gizi.
Pemerintah Kota Blitar masih menunggu regulasi terbaru terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Hingga kini, pelaksanaan program di Kota Blitar tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku dengan dukungan 30 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani puluhan ribu penerima manfaat.
Peternak lokal di Kabupaten Blitar disiapkan menjadi pemasok utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kerja sama antara koperasi peternak dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Disnakkan Kabupaten Blitar bersama Badan Gizi Nasional mempercepat penyusunan PKS guna memperkuat rantai pasok pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak daerah.
Puluhan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blitar disuspensi sementara karena belum memenuhi izin SLHS dan standar pengelolaan limbah IPAL. Pemerintah mendorong pengelola segera melengkapi perizinan agar operasional SPPG dapat kembali berjalan.
Dapur SPPG Sananwetan di Blitar ditutup sementara oleh mitra penyedia tempat karena pembayaran dari yayasan pengelola belum diterima selama tujuh bulan. Mitra mengaku mengalami kerugian sekitar Rp500 juta sejak kerja sama dimulai Agustus 2025.
Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional 23 SPPG di Blitar karena belum memenuhi syarat dasar seperti SLHS, IPAL, dan fasilitas mess petugas. Kebijakan ini tertuang dalam surat resmi nomor 869/D.TWS/03/2026 tertanggal 11 Maret 2026.
Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional 46 SPPG di Blitar Raya karena belum memenuhi syarat dasar program Makan Bergizi Gratis. Penertiban ini terkait kewajiban SLHS, IPAL, serta mess bagi kepala SPPG dan pengawas.
