Hendak Susun Kebijakan Berbasis Data, Pemkot Blitar Minta Data Antar OPD Jangan Jalan Sendiri-sendiri

Kabar Blitar – Pemerintah Kota Blitar meminta sinkronisasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengurangi perbedaan data yang digunakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, mengatakan hampir seluruh kebijakan di Kota Blitar membutuhkan data sebagai dasar penentuan program.

Karena itu, data yang dimiliki masing-masing OPD sebagai penyedia data perlu disinkronisasi, mulai dari data kependudukan, bantuan sosial, kesehatan hingga pendidikan.

"Hampir semua kebijakan di Kota Blitar basisnya adalah data, dimana data tersebut harus di sinkronisasi dengan melakukan pendataan masing-masing, terkait dengan data kependudukan, bantuan sosial, riwayat kesehatan dan lainnya," kata Mas Ibbin.

Menurut dia, integrasi data diperlukan agar pemerintah dapat menggunakan informasi yang akurat, berkualitas dan mutakhir ketika menentukan kebijakan pembangunan.

Data tersebut nantinya dapat digunakan dalam berbagai bidang, termasuk sosial kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Kota Blitar, Widodo Saptono Johannes, mengatakan Satu Data Kota Blitar menjadi wadah koordinasi antar-OPD dalam memastikan ketersediaan data untuk kebutuhan pembangunan.

Menurut Widodo, keberadaan Satu Data juga digunakan untuk mengevaluasi data yang tersedia sehingga kebutuhan informasi untuk perencanaan pembangunan dapat diketahui.

"Sejalan dengan pertumbuhan pembangunan, satu data untuk koordinasi dan komunikasi pembangunan di Kota Blitar. Pelaksanaan ini dalam rangka memperkuat pelaksanaan satu data untuk evaluasi ketersediaan dan data untuk pembangunan," kata Widodo.