Sensus Ekonomi 2026 Bukan untuk Pajak, BPS Kota Blitar Minta Warga Berikan Data Valid

Kabar Blitar – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dengan memberikan data yang benar kepada petugas lapangan.

Pendataan ini dipastikan tidak berkaitan dengan perpajakan maupun kepentingan penegakan hukum, melainkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Kepala BPS Kota Blitar Hanung Pramusito mengatakan SE2026 dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia untuk memotret kondisi dan struktur perekonomian masyarakat.

Karena itu, warga diharapkan tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus yang datang.

Dalam pelaksanaan pendataan, petugas akan meminta sejumlah informasi dasar, mulai dari identitas kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha, jenis usaha yang dijalankan, hingga informasi mengenai pendapatan usaha.

Hanung menegaskan seluruh data yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan statistik dalam memetakan kondisi ekonomi masyarakat, bukan sebagai dasar penarikan pajak.

Kerahasiaan data responden juga dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami dari BPS menekankan pendataan Sensus Ekonomi 2026 tidak ada kaitannya dengan pajak. Tujuan sensus ini adalah memotret kondisi ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan," tegas Hanung.

BPS berharap masyarakat memberikan informasi yang lengkap dan akurat agar hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi landasan penyusunan program pembangunan yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Sebagai informasi, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Blitar dilakukan secara door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.