Ekonomi Blitar I: Tanpa Utang Tapi Pas-pasan

Kabar Blitar – ‎ Di tengah tren pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia yang mulai melirik pinjaman perbankan atau dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membiayai pembangunan, Kabupaten Blitar mengambil langkah yang berbeda. 

Berdasarkan dokumen Rancangan APBD 2025, daerah ini menunjukkan profil keuangan yang sangat konservatif namun menarik untuk dibedah dari sisi likuiditas dan kemandirian fiskal.

‎Salah satu indikator paling mencolok adalah absennya pos Penerimaan Pinjaman Daerah.

Hal ini mengonfirmasi bahwa Kabupaten Blitar sejauh ini bebas dari beban utang jangka panjang. 

Dalam teori keuangan daerah, kondisi ini menempatkan nilai Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Kabupaten Blitar pada level yang "sempurna" secara teknis.

Hal ini karena tidak ada beban angsuran pokok maupun bunga yang harus dikurangi dari pendapatan rutin. 

Tanpa utang, fleksibilitas anggaran yang dipergunakan untuk belanja publik seharusnya menjadi lebih luas.

‎Namun, di balik layar kemandirian tersebut, muncul tantangan manajemen kas yang cukup dinamis. Data Maret 2024 dari BPKAD mencatat saldo kas daerah sebesar Rp224 miliar, yang sempat muncul di tengah isu kekosongan kas. 

Meski angka tersebut terlihat besar, realita pada APBD 2025 menunjukkan adanya tekanan pada pos pembiayaan. 

Defisit anggaran yang awalnya direncanakan sebesar Rp50,45 miliar membengkak menjadi Rp109 miliar pada Perubahan APBD 2025.

‎Menariknya, defisit ini ditutup sepenuhnya melalui SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya, bukan melalui pinjaman baru. 

Strategi ini memang menyelamatkan daerah dari beban bunga utang, namun sekaligus menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada efisiensi anggaran tahun lalu. 

Jika realisasi pendapatan asli daerah (PAD) meleset dari target, atau jika SiLPA di masa depan mengecil, maka ruang gerak fiskal Kabupaten Blitar akan sangat terbatas.

‎Kondisi Kabupaten Blitar saat ini dapat digambarkan sebagai daerah yang "sehat secara struktur, namun ketat secara operasional". Keputusan untuk tidak berutang adalah langkah bijak guna menjaga stabilitas jangka panjang. 

Namun, lonjakan defisit pada APBD Perubahan yang mencapai dua kali lipat menjadi sinyal peringatan bahwa pemerintah daerah perlu lebih agresif dalam menggali potensi PAD agar tidak terus-menerus bergantung pada sisa saldo tahun lalu.

‎Pada akhirnya, tantangan bagi Kabupaten Blitar bukan lagi soal kapasitas membayar utang, melainkan bagaimana mengelola arus kas agar isu "kekosongan kas" tidak menjadi hambatan bagi pelayanan publik. 

Mandiri tanpa utang adalah prestasi, namun memastikan kas tetap "berisi" tanpa harus mengandalkan SiLPA secara berlebihan adalah sebuah keharusan demi keberlanjutan pembangunan.