Efisiensi Anggaran Rp71,3 Miliar, Pemkot Blitar: Tak Semua Program Dipangkas

Kabar Blitar – Pemkot Blitar melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp71,3 miliar sepanjang 2026 menyusul pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp128 miliar.

Efisiensi dilakukan pada sejumlah pos belanja, termasuk pemangkasan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) sebesar 15 persen dan pengurangan belanja operasional pemerintah.

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, mengatakan sejumlah program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap dipertahankan meski pemerintah daerah melakukan penghematan anggaran.

Program tersebut di antaranya bantuan sosial, bantuan beras atau Rastrada, beasiswa mahasiswa, bimbingan belajar siswa, hingga bantuan pengobatan melalui BPJS Kesehatan.

“Efisiensi ini kami lakukan agar stabilitas fiskal daerah tetap terjaga. Tetapi program-program sosial yang memang dibutuhkan masyarakat tetap kita jalankan,” ujarnya.

Syauqul menjelaskan pemangkasan TKD membuat Pemkot Blitar harus menyesuaikan sejumlah pos belanja agar tetap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

Selain TPP ASN yang dikurangi 15 persen, penyesuaian anggaran juga dilakukan pada sejumlah program dan belanja pemerintah.

Total efisiensi sepanjang 2026 mencapai Rp71,3 miliar, dengan pemangkasan antara lain pada program Karya Mas sebesar Rp16,4 miliar, bantuan Rastrada Rp6 miliar, serta belanja hibah Rp2,9 miliar.

Efisiensi juga menyasar kebutuhan operasional pemerintah, seperti belanja makan dan minum rapat serta perjalanan dinas.

“Tidak hanya ASN yang dikurangi. Belanja operasional juga kita efisiensikan, termasuk makan minum dan perjalanan dinas. Prinsipnya, kita sesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” jelasnya.

Pemkot Blitar juga mengalihkan anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk pembelian mobil dinas wali kota untuk mendukung biaya operasional lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) di seluruh Kota Blitar.

Syauqul menegaskan efisiensi dilakukan agar keterbatasan fiskal tidak menghentikan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Bantuan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan tetap dipertahankan dalam penyesuaian anggaran 2026.

“Yang kita jaga adalah bagaimana program untuk masyarakat tetap berjalan, seperti Rastrada, beasiswa mahasiswa, bimbingan belajar, maupun bantuan pengobatan melalui BPJS Kesehatan,” jelasnya.