Asul Usul Blitar dan Pertempuran Melawan Bangsa Tartar

Kabar Blitar – Asal-usul penamaan Blitar kerap dikaitkan dengan kisah legenda tentang kedatangan bangsa Tartar dari Asia Timur yang sempat menguasai wilayah ini. 

Pada masa itu, Majapahit sebagai penguasa Tanah Jawa berupaya merebut kembali daerah yang dikuasai bangsa asing tersebut.

Untuk menjalankan misi itu, Majapahit mengutus seorang tokoh bernama Nilasuwarna. Dalam pertempuran yang terjadi, Nilasuwarna berhasil memukul mundur pasukan Tartar dan mengusir mereka dari wilayah tersebut. 

Atas keberhasilannya, ia kemudian dianugerahi gelar Adipati Aryo Blitar I dan dipercaya memimpin daerah yang telah berhasil direbut kembali. Wilayah tersebut lalu dinamai Blitar, yang dimaknai sebagai “kembali pulangnya bangsa Tartar”.

Namun, kepemimpinan Aryo Blitar I tidak berlangsung mulus. Konflik internal muncul ketika patihnya sendiri, Ki Sengguruh Kinareja, berniat mempersunting Dewi Rayung Wulan, istri Aryo Blitar I. 

Perselisihan itu berujung pada lengsernya Aryo Blitar I dari tampuk kekuasaan. Ki Sengguruh kemudian naik tahta dengan gelar Adipati Aryo Blitar II.

Pergantian kekuasaan tersebut memicu gelombang perlawanan. Pemberontakan demi pemberontakan terus terjadi, terutama yang dipimpin oleh Joko Kandung, putra Aryo Blitar I, sebagai bentuk upaya balas dendam. 

Kepemimpinan Joko Kandung akhirnya berakhir seiring masuknya pemerintahan kolonial Belanda ke wilayah Blitar.

Pada masa kolonial, Blitar ditetapkan sebagai gemeente atau kotapraja pada 1 April 1907 berdasarkan Staatsblad van Nederlandsche Indie Nomor 150 Tahun 1906. 

Status ini menempatkan Blitar sejajar dengan sejumlah kota lain di Pulau Jawa yang juga dibentuk pada tahun yang sama. 

Seiring itu, dibentuk Dewan Kotapraja Blitar dengan 13 anggota dan memperoleh subsidi sebesar 11.850 gulden dari Pemerintah Hindia Belanda. Untuk sementara waktu, jabatan burgemeester atau wali kota dijalankan oleh Residen Kediri.

Pada masa pendudukan Jepang, melalui Osamu Seirei tahun 1942, Kota Blitar disebut sebagai Blitar-shi dengan luas wilayah 16,1 kilometer persegi dan dipimpin oleh seorang shi-eh. 

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Blitar ditetapkan sebagai daerah kota kecil dengan luas wilayah yang sama. 

Nama kota ini kemudian mengalami perubahan menjadi Kotamadya Blitar, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Kota Blitar melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Blitar juga dikenal dengan julukan Kota Patria atau Kota PETA, yang merefleksikan nilai kepahlawanan. 

Julukan ini merujuk pada peristiwa pemberontakan PETA yang dipimpin Supriyadi pada 14 Februari 1945, sebagai perlawanan pertama terhadap tentara Jepang dan menjadi inspirasi perjuangan di daerah lain. 

Selain itu, keberadaan makam Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, menjadikan Blitar sebagai salah satu tujuan wisata sejarah utama yang hingga kini selalu ramai dikunjungi.