Geruduk Kantor Bupati, Petani Blitar Tagih Janji Penyelesaian Konflik Lahan

Kabar Blitar – Konflik lahan perkebunan yang belum kunjung selesai kembali menjadi sorotan petani di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Ratusan petani yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyampaikan tuntutan tersebut saat menggelar aksi memperingati Hari Tani di depan Kantor Bupati Blitar, Kecamatan Kanigoro, Senin (21/9/2026).

Petani meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian konflik lahan yang menurut mereka telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Koordinator Lapangan Aksi Mada Nova Nur Khalifah mengatakan, persoalan konflik agraria menjadi salah satu isu yang terus diperjuangkan petani setiap momentum Hari Tani.

Menurutnya, petani membutuhkan kepastian mengenai proses penyelesaian sengketa lahan yang hingga kini belum menemukan titik akhir.

"Tahun ini harapan kami menjadi tahun terakhir daripada janji-janji yang telah disampaikan GTRA [Gugus Tugas Reforma Agraria]. Karena setiap tahun kami hanya dijanjikan," ujar Mada, Senin (21/9/2026).

Mada meminta pemerintah menyampaikan laporan perkembangan penanganan konflik secara berkala sehingga petani dapat mengetahui sejauh mana proses penyelesaian telah berjalan.

"Kami meminta progress report GTRA itu transparan, setiap bulan harus ada laporan. Karena selama ini kami merasa tidak ada transparansi terkait kinerja GTRA," katanya.

Selain meminta transparansi GTRA, petani mengusulkan pembentukan badan baru yang secara khusus menangani persoalan reforma agraria.

"Sebenarnya kami sudah tidak percaya dengan GTRA. Makanya kami menuntut agar dibentuk badan baru terkait penanganan reforma agraria," ujarnya.

Petani juga meminta Pemkab Blitar mengawal kebijakan reforma agraria di tingkat pemerintah pusat yang dinilai berkaitan dengan penyelesaian persoalan pertanahan di daerah.

Aspirasi tersebut kemudian ditindaklanjuti Pemkab Blitar dengan rencana pertemuan lanjutan antara petani dan Bupati Blitar.

Mada mengatakan, pemerintah daerah akan menjadwalkan pertemuan tersebut untuk membahas persoalan agraria di Kabupaten Blitar.

"Kami akan dijadwalkan bertemu dengan Bupati untuk membahas masalah agraria di Kabupaten Blitar pekan depan. Semoga hasilnya berpihak kepada para petani," terang dia.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar Suhendro Winarso mengatakan, Pemkab Blitar terus mendorong penyelesaian reforma agraria melalui mekanisme dan regulasi yang berlaku.

Menurutnya, sejumlah persoalan reforma agraria di beberapa wilayah Kabupaten Blitar telah ditangani.

Namun, proses penyelesaian setiap persoalan tidak dapat disamakan karena kondisi dan karakteristik konflik di masing-masing lokasi berbeda.

"Lokasinya beda-beda, kadang inilah yang membuat penyelesaiannya juga berbeda-beda," kata Suhendro.

Pemkab Blitar, lanjut Suhendro, menerima aspirasi yang disampaikan para petani.

Namun, pemerintah masih perlu melakukan pendalaman data sebelum menentukan langkah penanganan terhadap setiap persoalan.

"Kami terima baik semua aspirasi, tapi tentunya ada pendalaman data yang harus kami lakukan. Dan yang harus dipahami bersama, posisi pemerintah daerah adalah fasilitasi reforma agraria," ujarnya.

Suhendro menjelaskan, penyelesaian persoalan pertanahan melibatkan kewenangan berjenjang mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat.

Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan setiap langkah penanganan tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Kami harus bertindak sesuai regulasi. Minggu depan kami jadwalkan audiensi dengan mereka," ucapnya.

Ia menambahkan, persoalan pertanahan di Kabupaten Blitar cukup kompleks sehingga penyelesaiannya membutuhkan penanganan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

"Permasalahan pertanahan di Blitar sangat kompleks. Selama ini Pemkab sudah melakukan berbagai upaya untuk percepatan reforma agraria," pungkasnya.