6 Pejabat Dilantik, Wali Kota Blitar: Pejabat Wajib Berani Ambil Risiko

KBRB – Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin meminta pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik berani mengambil risiko dalam menjalankan tugas.

Setiap keputusan yang diambil juga harus disertai kesiapan untuk mempertanggungjawabkannya.

Pesan tersebut disampaikan Syauqul dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Selasa (18/8/2026).

Para pejabat yang dilantik, menurut Syauqul, memiliki tanggung jawab untuk memimpin organisasi perangkat daerah (OPD) sekaligus menjadi teladan bagi seluruh jajaran di lingkungan kerjanya.

Pengisian jabatan tersebut, kata dia, telah melalui proses seleksi terbuka dan kompetitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jadi tidak ada paksaan, tidak ada dorongan, tidak ada tuntutan Bapak-Ibu semua mengikuti seleksi," tegas Syauqul.

Tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi, penelusuran rekam jejak, uji kompetensi, penulisan makalah hingga wawancara oleh panitia seleksi.

Khusus pengisian jabatan Sekretaris Daerah, prosesnya juga dilakukan melalui konsultasi dengan pimpinan DPRD Kota Blitar.

Dalam pelantikan tersebut, sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama diisi, di antaranya Sekretaris DPRD Kota Blitar, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Syauqul menilai jabatan sebagai pimpinan OPD bukan tanggung jawab ringan.

Karena itu, pejabat yang mendapat amanah harus mampu menunjukkan kepemimpinan sekaligus menghasilkan kinerja yang nyata.

"Kerja-kerja pemerintah hari ini adalah kerja yang sangat berat. Pertama karena memikul jabatan. Tanggung jawab memikul jabatan itu sangat berat," ujarnya.

Ia meminta pejabat baru tidak hanya menjalankan rutinitas birokrasi.

Mereka harus mampu memimpin, menjadi contoh, serta menghasilkan capaian yang dapat dirasakan melalui kinerja masing-masing OPD.

Keberanian mengambil keputusan, menurut Syauqul, menjadi salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki seorang pemimpin, terlebih ketika menghadapi persoalan dan membutuhkan keputusan yang mengandung risiko.

"Dia harus menjadi pemimpin yang harus mengambil risiko pertama kali di setiap OPD-nya," tegasnya.

Syauqul juga mengingatkan agar pejabat tidak memilih menghindari risiko hanya karena khawatir terhadap konsekuensi keputusan.

Sebab, keberanian mengambil keputusan tetap harus berjalan bersama dengan tanggung jawab.

Ia menegaskan, para pejabat yang sejak awal mengikuti proses seleksi harus siap menjalankan amanah setelah menduduki jabatan.

Namun, bagi pejabat yang merasa tidak mampu atau keberatan dengan tanggung jawab tersebut, Syauqul menyebut terdapat pilihan untuk mengundurkan diri.

"Jika Anda dulu menjadi pejabat mendaftar, maka kalau Anda dalam kompetensi Anda, dalam tanggung jawab Anda, merasa keberatan dan tidak mampu, juga diperbolehkan untuk mengundurkan diri dari jabatan," pungkasnya.