Momen Hari Jadi Blitar 2026, Bupati Rijanto Niat Genjot Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

KBRB – Bupati Blitar, Rijanto menegaskan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus berjalan secara seimbang sebagai fondasi mewujudkan Kabupaten Blitar yang berdaya, mandiri, dan berjaya.

Hal itu disampaikan Rijanto saat menghadiri Pisowanan Ageng yang menjadi puncak peringatan Hari Jadi ke-702 Blitar di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Kabupaten Blitar, Rabu (5/8/2026).

Pisowanan Ageng tahun ini mengusung tema "Manggih Raharja Blitar Kuncoro" yang bermakna rakyat sejahtera, Blitar berjaya.

Tema tersebut selaras dengan visi pembangunan daerah, yakni Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya.

"Berdaya berarti masyarakat memiliki kemampuan, kesempatan, dan kemandirian untuk berkembang. Sedangkan berjaya berarti hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," kata Rijanto.

Dalam kesempatan tersebut, Rijanto juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif.

Pada 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Blitar turun menjadi 7,57 persen, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,06 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 74,43.

Di sektor infrastruktur, tingkat kemantapan jalan kabupaten meningkat dari 79,70 persen pada 2025 menjadi 80,74 persen pada 2026.

Hingga tahun ini, Pemerintah Kabupaten Blitar telah melaksanakan pemeliharaan berkala jalan hotmix sepanjang 69,23 kilometer, pembangunan jalan beton sepanjang 4,37 kilometer, pelebaran jalan sepanjang 2,78 kilometer, serta pemeliharaan rutin pada 108 ruas jalan.

Pembangunan Jalur Pantai Selatan (Pansela) juga terus berlanjut.

Dari total panjang trase Pansela di Kabupaten Blitar yang mencapai 62,56 kilometer, sebanyak 38,63 kilometer atau sekitar 61,75 persen telah berhasil dibangun.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemkab Blitar juga memperkuat program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Di bidang pertanahan, pemerintah telah menyerahkan 3.132 sertifikat tanah pada tahap I tahun 2025 dan 852 sertifikat pada tahap II tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.