Disperindag Kota Blitar Bongkar Penyebab LPG 3 Kg Kerap Terasa Langka di Masyarakat

Kabar Blitar – Dinas Perindustrian dan Perdagangan memastikan distribusi dan harga LPG 3 kilogram di tingkat pangkalan di Kota Blitar masih sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kepastian tersebut diperoleh setelah dilakukan pengecekan langsung ke salah satu pangkalan oleh petugas dinas.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, Parminto, mengatakan hasil pengecekan menunjukkan pangkalan masih menjual LPG bersubsidi sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.

“Saya tadi cek di salah satu pangkalan, menjual tetap sesuai HET. Dalam sekali dropping sekitar 200 tabung dan pengiriman dilakukan dua kali dalam seminggu. Bahkan saat dicek masih ada sisa delapan tabung LPG 3 kilogram,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Menurut Parminto, kelangkaan LPG 3 kilogram yang kerap dirasakan masyarakat sebenarnya lebih disebabkan oleh pola pembelian warga yang menyimpan lebih dari satu tabung gas sebagai cadangan di rumah.

Ia menjelaskan, sebagian besar rumah tangga biasanya memiliki dua tabung LPG. Satu tabung digunakan untuk memasak, sementara satu lainnya disimpan sebagai cadangan. 

Kondisi tersebut membuat permintaan meningkat ketika tabung cadangan ikut dipakai, sementara stok di pangkalan sudah habis.

“Biasanya satu rumah punya dua tabung, satu dipasang dan satu untuk cadangan. Ketika tabung habis dan di pangkalan tidak bisa membeli lagi karena jatahnya sudah habis, akhirnya mereka mencari di pengecer yang harganya lebih tinggi,” jelasnya.

Parminto menambahkan, kebutuhan LPG 3 kilogram di Kota Blitar mencapai sekitar 7.200 tabung per hari. 

Jumlah tersebut merupakan kuota distribusi yang telah ditetapkan oleh Pertamina untuk wilayah Kota Blitar.

Sementara itu, Manajer PT Petro Jaya Gas, Rahadian Eka Priyanto, menjelaskan bahwa agen hanya dapat memantau distribusi gas LPG hingga tingkat pangkalan resmi.

Menurutnya, setelah LPG sampai di pangkalan, distribusi ke tingkat pengecer berada di luar kewenangan agen sehingga tidak dapat diawasi secara langsung.

“Agen bermitra dengan Pertamina dan pangkalan, jadi yang bisa kami monitor hanya sampai pangkalan. Kalau sudah sampai pengecer kami tidak bisa mengatur,” katanya.

Rahadian juga menegaskan, pangkalan resmi yang terbukti menjual LPG 3 kilogram di atas harga yang telah ditetapkan dapat dikenai sanksi tegas berupa pemutusan hubungan usaha.

“Jika ada pangkalan resmi yang menjual hingga Rp20 ribu sampai Rp25 ribu, kami pastikan akan ada pemutusan hubungan usaha,” tegasnya.

Pemerintah daerah berharap masyarakat tetap membeli LPG 3 kilogram sesuai kebutuhan agar distribusi gas bersubsidi dapat berjalan lebih merata dan tidak memicu kelangkaan di tingkat pangkalan.