Dukung jurnalisme lokal, bebas iklan dan bebas berkomentar. Daftar Member
Hukum

Diambil Alih Sepihak Berdalih Keputusan Yayasan, Status Hukum Manajemen LPK di Wlingi Berlanjut ke PN Blitar

Sengketa pengambilalihan LPK Trimin Rahma Sejahtera di Kelurahan Wlingi, Kabupaten Blitar, resmi bergulir di Pengadilan Negeri Blitar melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Humas PN Blitar Muhammad Iqbal Hutabarat
Humas PN Blitar Muhammad Iqbal Hutabarat

Poin Penting

  • Sengketa pengelolaan LPK di Blitar berujung gugatan hukum.

  • Gugatan telah memasuki persidangan kedua, tetapi pihak tergugat tidak hadir.

  • Dinas Tenaga Kerja turut menjadi tergugat dalam perkara pengambilalihan LPK.

KABAR BLITAR – Sengketa perebutan kendali Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Trimin Rahma Sejahtera di Kelurahan Wlingi, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, resmi masuk ke Pengadilan Negeri (PN) Blitar.

Manajemen resmi melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menyusul pengambilalihan institusi secara sepihak.

Gugatan ini membidik pihak perseorangan berinisial S dan RW sebagai tergugat, serta menyeret Notaris Kabupaten Malang dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar sebagai turut tergugat.

Kuasa hukum penggugat, Joko Trisno Mudiyanto, mengungkap bahwa LPK yang berdiri pada awal 2024 tersebut sah bernaung di bawah badan hukum Perseroan Terbatas (PT) Lembaga Pelatihan Kerja Trimin Rahma Sejahtera sesuai Keputusan Menkumham RI tertanggal 10 Juni 2024, dengan operasional harian dipimpin oleh penggugat.

"Berdasarkan ketentuan administratif dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, pendirian LPK diwajibkan berada di bawah naungan badan hukum Perseroan Terbatas (PT)," kata Joko.

Konflik meledak pada 21 Agustus 2026 ketika Tergugat I mendadak menerbitkan surat penghentian sepihak, menguasai gedung beserta operasional, menunjuk pimpinan baru, hingga mengganti nama lembaga menjadi LPK Timin Makmur Sejahtera dengan dalih keputusan Rapat Pembina Yayasan.

"Penggantian pengurus dan pengambilalihan LPK tersebut tidak dibenarkan menurut hukum. Secara administratif, LPK ini berada di bawah naungan PT LPK Trimin Rahma Sejahtera, bukan di bawah yayasan," tegas Joko.

Dalam petitumnya, penggugat menuntut majelis hakim membatalkan perubahan nama maupun pengangkatan kepala baru yang dinilai cacat hukum, serta memaksa para tergugat mengembalikan penguasaan gedung dan operasional lembaga.

Humas PN Blitar Muhammad Iqbal Hutabarat mengonfirmasi bahwa perkara ini tengah berproses, kendati pihak tergugat tercatat mangkir pada sidang kedua.

"Intinya perkara tersebut sudah berjalan, sudah kita panggil para pihak, namun tadi persidangan yang kedua pihak tergugat tidak hadir," ujarnya.

Iqbal menegaskan sidang akan tetap melaju sesuai hukum acara jika pihak lawan kembali mengabaikan panggilan.

"Majelis itu biasa ngasih kesempatan sampai dua kali. Nah, artinya kalau dari pihak tergugat tidak menggubris panggilan itu sah dan patut, maka perkara akan berlanjut tanpa tergugat menggunakan haknya," tandasnya.

#Disnaker Kabupaten Blitar #PN Blitar

Komentar 0

Baca Juga