Dukung jurnalisme lokal, bebas iklan dan bebas berkomentar. Daftar Member
Opini

Operasi Zebra Semeru di Blitar: Fokus Keselamatan Atau Hanya Kejar Setoran?

Operasi Zebra Semeru di wilayah Blitar perlu mengutamakan keselamatan dan edukasi berlalu lintas, bukan sekadar mengejar jumlah penindakan.

Operasi Zebra Semeru Blitar
Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Blitar Raya, M. Bahrul Ulum

Poin Penting

  • Operasi Zebra Semeru jadi penegakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas di wilayah Blitar.

  • Penindakan pelanggaran lalu lintas perlu diukur dari penurunan angka kecelakaan.

  • Publik di Blitar berhak dapat transparansi pengelolaan denda tilang.

KABAR BLITAR – Pelaksanaan Operasi Zebra Semeru di wilayah Blitar kembali memantik diskursus publik ihwal orientasi penegakan hukum di jalan raya.

Di satu sisi, operasi kepolisian ini mengusung misi mulia untuk mendisiplinkan pengendara.

Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana operasi ini murni demi keselamatan, ataukah sekadar mengejar kuantitas penindakan.

Operasi kepolisian yang mengatasnamakan ketertiban masyarakat semestinya tidak diukur dari seberapa banyak pelanggaran yang berhasil dijerat.

Tolok ukur keberhasilan yang sejati mestinya bermuara pada meningkatnya kesadaran kolektif berlalu lintas serta menurunnya angka kecelakaan di jalan raya.

Perdebatan ini menemukan konteksnya yang menarik ketika ditarik dalam lanskap keuangan negara.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga Oktober 2026 penerimaan pajak nasional tercatat sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah masih harus mengejar sisa target sekitar Rp514 triliun untuk memenuhi outlook penerimaan pajak akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun.

Situasi tersebut menggarisbawahi pentingnya optimalisasi penerimaan negara melalui sistem perpajakan yang adil dan akuntabel.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pajak dan denda tilang merupakan dua instrumen keuangan negara yang berbeda entitas.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2026, denda tilang masuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dana dari denda tersebut yang telah disetorkan ke kas negara dan direkonsiliasi memiliki mekanisme alokasi spesifik, 40 persen untuk Kejaksaan, 30 persen untuk Kepolisian, dan 30 persen untuk Mahkamah Agung.

Mekanisme pembagian alokasi ini menjadikan transparansi dalam proses penindakan, pembayaran, hingga pengelolaan dana denda sebagai hal yang mutlak diawasi oleh publik.

Oleh karena itu, arah kebijakan Operasi Zebra Semeru perlu dipastikan agar tidak bergeser dari esensi utamanya.

Penegakan hukum di jalan raya harus berfungsi sebagai instrumen edukasi dan proteksi, bukan terjebak dalam orientasi kuantitatif penindakan semata.

Sudah saatnya publik mendapatkan keterbukaan informasi yang utuh mengenai indikator keberhasilan operasi, volume penindakan, hingga akuntabilitas pengelolaan denda tilang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada akhirnya, esensi ketertiban lalu lintas tidak dihitung dari berapa banyak lembar surat tilang yang dikeluarkan, melainkan seberapa aman dan terlindunginya setiap warga saat berpijak di jalan raya.

#Kecelakaan lalu lintas #Operasi Zebra Blitar

Komentar 0

Baca Juga