Dukung jurnalisme lokal, bebas iklan dan bebas berkomentar. Daftar Member
Hukum

Sidang Pendeta Cabul di Blitar Masuk Tahap Krusial, Saksi Ahli dari Terdakwa Dihadirkan

Kasus pendeta cabul di Blitar masih terus berlanjut, saat ini agenda persidangan di PN Blitar bakal dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi ahli yang didatangkan oleh terdakwa.

Sidang Pendeta Cabul di Blitar Masuk Tahap Krusial, Saksi Ahli dari Terdakwa Dihadirkan
Humas Pengadilan Negeri Blitar, Muhammad Iqbal Hutabarat

Poin Penting

  • Tahapan sidang Pendeta Cabul di Blitar capai pemeriksaan saksi ahli.
  • Majelis hakim saat ini pertimbangkan penggunaan KUHP baru.
  • Status terdakwa sebagai pemuka agama jadi pertimbangan tersendiri.

Kabar Blitar – Proses persidangan perkara dugaan pencabulan di Blitar yang menjerat seorang pendeta berinisial DBH (67), warga Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, hingga kini masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Blitar.

Dalam sidang yang digelar pada Kamis (12/1/2026), perkara tersebut masih berada pada tahapan pembuktian. Agenda persidangan kali ini difokuskan pada pemeriksaan keterangan ahli yang diajukan oleh pihak terdakwa.

Humas Pengadilan Negeri Blitar, Muhammad Iqbal Hutabarat, menjelaskan bahwa pengajuan ahli oleh terdakwa merupakan hal yang dibenarkan dalam hukum acara pidana. 

Ia menegaskan bahwa posisi jaksa penuntut umum dan terdakwa memiliki hak yang setara dalam proses pembuktian.

“Jaksa penuntut umum dan terdakwa memiliki hak yang sama dalam menghadirkan saksi maupun ahli, termasuk saksi yang meringankan,” jelasnya.

Iqbal menerangkan, setelah seluruh tahapan pembuktian rampung, persidangan akan berlanjut ke agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. 

Selanjutnya, terdakwa dan penasihat hukum akan diberi kesempatan menyampaikan pembelaan atau pledoi, sebelum masuk ke tahapan replik, duplik, hingga musyawarah majelis hakim untuk menjatuhkan putusan.

Terkait penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, Iqbal menyampaikan bahwa meskipun proses penyidikan perkara masih menggunakan KUHP lama, persidangan yang berlangsung setelah 2 Januari 2026 tetap mengacu pada KUHP baru sesuai dengan ketentuan peralihan.

“Majelis hakim akan menerapkan KUHP yang baru karena sudah berlaku. Nantinya akan dilihat mana ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa,” katanya.

Ia menambahkan, KUHP baru tidak hanya menitikberatkan pada berat atau ringannya pidana, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif. 

Pendekatan tersebut mencakup aspek edukatif, peningkatan kesadaran hukum, serta manfaat dari pemidanaan itu sendiri.

Mengenai status terdakwa yang dikenal sebagai tokoh agama, Iqbal menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim untuk menilai sebagai faktor yang meringankan atau memberatkan, tanpa mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara.

Iqbal juga memastikan bahwa persidangan digelar secara tertutup untuk umum karena berkaitan dengan perkara asusila, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

“Penutupan sidang untuk umum bukan keputusan pengadilan semata, tetapi perintah undang-undang,” tegasnya.

Sementara itu, terkait batas waktu penanganan perkara, Iqbal menyampaikan bahwa majelis hakim tetap memperhatikan masa penahanan terdakwa dan berupaya menyelesaikan proses persidangan sebelum masa penahanan tersebut berakhir.

“Dengan agenda yang ada, perkara ini sudah mendekati tahap akhir. Setelah ahli dari terdakwa, proses akan segera masuk ke tuntutan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, DBH diduga melakukan perbuatan pencabulan terhadap tiga anak perempuan di bawah umur, masing-masing berusia 15 tahun, 12 tahun, dan 7 tahun. 

Dugaan perbuatan tersebut disebut dilakukan sebanyak empat kali terhadap dua korban, serta dua kali terhadap satu korban lainnya.

Aksi asusila itu diduga berlangsung di sejumlah lokasi, mulai dari kolam renang, mobil, kamar hotel, hingga ruang kerja DBH di gereja. Peristiwa tersebut diketahui terjadi dalam rentang waktu 2022 hingga 2024.

Atas perbuatannya, DBH didakwa melanggar Pasal 82 juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun.

#Pendeta Cabul #PN Blitar

Komentar 0

Baca Juga