Menagih Tanggung Jawab Raksasa Teknologi, Pemerintah Dorong Kolaborasi Lindungi Anak di Ruang Digital
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta perusahaan teknologi global atau Big Tech ikut bertanggung jawab melindungi anak-anak di ruang digital Indonesia.
Poin Penting
Kemkomdigi dorong perusahaan dalam ikut lindungi anak di ruang digital Indonesia.
PP Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS njadi landasan tata kelola sistem elektronik.
KABAR BLITAR – Keberadaan platform digital global di Indonesia kini menghadapi tuntutan untuk tidak sekadar mengejar ekspansi pasar, tetapi juga menjamin keamanan penggunanya yang paling rentan.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa perusahaan teknologi raksasa (Big Tech) yang beroperasi di Tanah Air wajib mengambil peran aktif dalam melindungi anak-anak di ruang siber.
Pernyataan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Meutya dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), yang membedah strategi pencegahan kekerasan terhadap anak di ranah daring maupun lingkungan sehari-hari.
Meutya menilai beban penciptaan ekosistem internet yang aman tidak bisa diletakkan di pundak negara semata, terutama ketika para pengguna muda masih dibayangi rasa tidak aman saat berselancar di media sosial.
“Literasi digital kepada generasi muda tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tapi juga para perusahaan-perusahaan besar atau Big Tech yang beroperasi di Indonesia,” ujar Meutya.
Ia menggarisbawahi bahwa anak-anak tetap berhak atas akses informasi yang berkualitas, namun hal itu menuntut pagar pelindung yang kuat.
Dalam kerangka tersebut, pemerintah mendorong keterlibatan publik untuk mengawal implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak—atau yang dikenal sebagai PP TUNAS.
“Regulasi PP TUNAS perlu didukung oleh gerakan masyarakat karena anak-anak adalah kelompok rentan yang harus dilindungi,” tambahnya.
Di sisi lain, Menteri PPPA Arifah Fauzi memandang ancaman kekerasan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dapat muncul dalam interaksi sesama anak.
Melalui kemitraan dengan Kemkomdigi, kementeriannya berupaya memperluas jangkauan pencegahan hingga ke tingkat daerah dengan menanamkan nilai empati sejak dini.
“KPPA dengan Komdigi akan memperkuat kolaborasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak-anak ataupun kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak,” kata Arifah, seraya menekankan pentingnya gerakan berkelanjutan untuk membangun kesadaran saling menjaga dan menghormati di lingkungan pergaulan anak.
Komentar 0
Masuk untuk ikut berkomentar.