Diprediksi Meleset Dari Bidikan, PAD RSUD Mardi Waluyo Berpotensi Cuma di Angka Rp76 Miliar
Pendapatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar pada 2026 diproyeksikan hanya mencapai Rp76 miliar, jauh di bawah target PAD sebesar Rp105 miliar.
Poin Penting
RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar diproyeksikan menyumbang PAD Rp76 miliar pada akhir 2026.
Target pendapatan rumah sakit dalam APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp105 miliar.
Wali Kota Blitar dan DPRD Kota Blitar mendorong evaluasi menyeluruh terhadap manajemen RSUD Mardi Waluyo.
KABAR BLITAR – Ketika institusi pelayanan publik berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) meleset jauh dari target finansial yang dibebankan, pertanyaan mendasar mengenai efektivitas tata kelola langsung mengemuka.
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kesehatan Kota Blitar melalui RSUD Mardi Waluyo diperkirakan hanya mampu meraup Rp 76 miliar hingga akhir 2026—anjlok drastis dari target ambisius senilai Rp 105 miliar dan memicu selisih defisit hingga Rp 29 miliar.
Menanggapi lubang fiskal tersebut, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyatakan bakal segera menerjunkan tim evaluasi guna membedah akar permasalahan, baik dari sisi mutu layanan, fluktuasi kunjungan pasien, maupun efisiensi belanja operasional.
“Kalau pendapatan dari layanan kesehatan kita, terutama dari RSUD, secara detail memang saya belum mengecek. Tapi memang ada kecenderungan menurun. Nanti kami evaluasi, apakah disebabkan pelayanan kita yang kurang bagus atau memang jumlah kunjungan ke rumah sakit menurun,” ungkap Syauqul.
Bagi eksekutif, pengelolaan rumah sakit pemerintah selalu berjalan di atas dua roda yang harus diseimbangkan: misi kemanusiaan publik dan akuntabilitas anggaran.
Syauqul mengingatkan bahwa sifat BLUD tidak semata-mata mengejar profit, namun pengeluaran yang tidak terkendali di tengah penurunan pendapatan tetap menjadi ancaman serius bagi kesehatan fiskal daerah.
“BLUD ini kan tidak hanya berorientasi pada pendapatan yang besar, tapi juga ada aspek-aspek sosial yang tentunya lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Yang ditekankan adalah pelayanan profesional yang bagus dan kompeten untuk kepentingan masyarakat,” urainya.
Evaluasi yang akan dilakukan akan membahas terkait kemampuan manajemen hingga pelayan kesehatan.
“Evaluasinya harus menyeluruh, menyangkut kemampuan manajemen, problem-problem yang ada di sektor pelayanan kesehatan, dan operasional yang juga harus dipatuhi serta diefisienkan sehingga tidak membebani APBD di kemudian hari.”
Kendati demikian, nada bicara yang lebih keras datang dari parlemen. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto, menilai capaian realisasi yang hanya bertengger di angka 72 persen dari target merupakan cerminan kegagalan manajerial yang tidak boleh sekadar diselesaikan lewat pendekatan administratif biasa.
“Saya tidak tahu ini salah urus atau kesalahan pengelolaan manajemen. Indikatornya jelas di PAD. Proyeksi sampai akhir 2026 ini hanya Rp 76 miliar dari target Rp 105 miliar. Hal paling mendasar, kenapa target PAD tidak tercapai?” kata Totok tajam.
Dengan posisi strategis RSUD Mardi Waluyo sebagai salah satu pilar utama penyumbang PAD Blitar, dewan menuntut intervensi langsung dari pucuk pimpinan daerah.
“Karena itu kita mendorong perbaikan manajemen di rumah sakit. Harus ada evaluasi total dan menyeluruh. Apalagi wali kota kan berkantor di sana,” pungkasnya.
Komentar 0
Masuk untuk ikut berkomentar.