Membenahi Peta Jalan Perlindungan Korban, Satu Data Dirancang untuk Menutup Celah Perdagangan Orang
KABAR BLITAR – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memetakan kebutuhan data terpadu untuk mengakhiri tumpang tindih pencatatan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga layanan.
Melalui inisiatif Satu Data TPPO, pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Identifikasi dan Verifikasi Kebutuhan Data Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (PP TPPO) untuk Bidang Pencegahan pada Selasa (10/11/2026) dan Bidang Medis pada Rabu (11/11/2026).
Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK, Dr. dr. Nia Reviani, MAPS, menyatakan bahwa perbedaan definisi, indikator, serta mekanisme pelaporan antarinstansi selama ini memicu duplikasi dan inkonsistensi yang menghambat analisis serta evaluasi kebijakan lintas sektor.
Sementara itu, Kepala Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi Kemenko PMK, Agung Gumilar Triyanto, menegaskan pembangunan Satu Data TPPO tidak bertumpu pada pembuatan aplikasi baru, melainkan standardisasi metadata, interoperabilitas antarsistem, serta pengamanan data pribadi korban melalui pembatasan akses dan penggunaan identitas pseudonim agar kerahasiaan korban maupun saksi tetap terlindungi.
Dalam pembahasan Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan pada 10 November 2026, dirumuskan 5 isu strategis, 9 indikator, lebih dari 6 instansi produsen data, dan 3 kelompok intervensi utama.
Kelima isu strategis tersebut mencakup literasi dan edukasi TPPO, kerentanan ekonomi, migrasi nonprosedural, kerentanan perempuan dan anak, serta pengawasan digital dan informasi lowongan kerja berisiko.
Adapun pada rapat Sub Gugus Tugas Bidang Medis pada 11 November 2026, diidentifikasi 5 isu kebutuhan data, 5 kategori layanan, dan lebih dari 15 indikator layanan yang meliputi kesehatan fisik, kesehatan jiwa (termasuk risiko trauma, depresi, kecemasan, dan PTSD), rujukan dan kesinambungan layanan, pembiayaan kesehatan, hingga ketersediaan tenaga kesehatan terlatih.
Seluruh hasil pemetaan ini menjadi bahan penyempurnaan Matriks Analisis Kebutuhan Data TPPO sebagai tahapan awal sebelum masuk ke fase harmonisasi standar, validasi, integrasi, hingga perumusan rekomendasi kebijakan untuk mengawal Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO (RAN PP TPPO).
Komentar 0
Masuk untuk ikut berkomentar.