Dukung jurnalisme lokal, bebas iklan dan bebas berkomentar. Daftar Member
Hukum

Evaluasi Provinsi Bisa Tertahan Tanpa Rekomendasi APIP, Inspektorat Kota Blitar Telisik Penyusunan APBD 2027

Inspektorat Daerah Kota Blitar melakukan review berjenjang terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran APBD 2027 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Inspektur Daerah Kota Blitar, Ratih Dewi Indarti
Inspektur Daerah Kota Blitar, Ratih Dewi Indarti

Poin Penting

  • Inspektorat Daerah Kota Blitar awasi penyusunan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2027.

  • Review dilakukan mulai dari dokumen RKPD, KUA-PPAS, hingga RAPBD 2027.

  • Pemantauan rekomendasi APIP dilakukan melalui aplikasi MCP KPK dan SIPD Kemendagri.

KABAR BLITAR – Celah ketidaksinkronan antara janji pembangunan dan alokasi belanja daerah kerap muncul di meja penyusunan anggaran.

Untuk menutup ruang penyimpangan sejak fase perencanaan, Inspektorat Daerah Kota Blitar menjalankan penelaahan berlapis atas seluruh rangkaian dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 sebelum naskahnya dibawa ke meja evaluasi pemerintah provinsi.

Proses pengawasan dan review menyeluruh dilakukan secara berjenjang guna memastikan konsistensi dokumen perencanaan hingga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun 2027.

Inspektur Daerah Kota Blitar, Ratih Dewi Indarti, menjelaskan bahwa tugas pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mencakup penelaahan mendalam terhadap dokumen perencanaan jangka menengah hingga tahunan.

"Kami dari Inspektorat tugasnya melakukan review. Jadi, review-nya itu mulai tidak hanya pada RAPBD 2027 saja, tapi juga mulai dari RKPD, kemudian KUA-PPAS, kemudian menuju baru ke RAPBD 2027," ujar Ratih Dewi Indarti.

Ia memaparkan bahwa proses tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian di-breakdown ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Dari RKPD tersebut, dilanjutkan dengan penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga turun ke Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan bermuara pada RAPBD.

Lebih lanjut, Ratih menegaskan bahwa review berkala ini bersifat wajib dan menjadi syarat mutlak sebelum perda ditetapkan.

Seluruh rekomendasi dan hasil pengawasan APIP juga dipantau secara langsung melalui aplikasi MCP KPK maupun SIPD Kemendagri sebagai bagian dari syarat evaluasi berjenjang hingga tingkat provinsi.

"Intinya memang review wajib dilakukan. Jadi, sebelum ditetapkan menjadi Perda, syaratnya memang harus di-review oleh APIP. Kalau belum di-review, mereka [provinsi] juga tidak akan evaluasi. Memang syaratnya ada di Permendagrinya seperti itu," pungkasnya.

#APBD Blitar #Pemkot Blitar #Ratih Dewi Indarti

Komentar 0

Baca Juga